Diberitahukan kepada Masyarakat Kampung Sukosari, Pemkam Sukosari dan BPK Sukosari telah selesai menyusun Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Sukosari Tahun 2019 - 2024.

KEPALA KAMPUNG SUKOSARI

KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN

PERATURAN KAMPUNG SUKOSARI

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG

TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG SUKOSARI,

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SUKOSARI

Dan

KEPALA KAMPUNG SUKOSARI

MEMUTUSKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan :

• Pemerintahan Kampung adalah Pemerintahan Kampung Sukosari dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Suko
• Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
• Peraturan Kampung adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan BPK.
• Keputusan Kepala Kampung adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan kampung dan kebijaksanaan Kepala Kampung yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Kam adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan kampung, arah kebijakan keuangan kampung, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
• Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKP-Kam adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Kam yang memuat rancangan kerangka ekonomi kampung, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan kampung, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kampung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat LPM/LKMK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupaka mitra pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat.
• Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat kampung yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
• Profil Kampung adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Kampung yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi kampung.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-Kam

Pasal 2

• Rencana RPJM-Kam dapat diajukan oleh Pemerintahan Kampung;
• Dalam menyusun rancangan RPJM-Kam, pemerintahan kampung harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMK;
• Rancangan RPJM-Kam yang berasal dari pemerintahan kampung disampaikan oleh kepala kampung kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMK, LK, PKK-Kam, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
• Setelah menerima rancangan RPJM-Kam, Pemerintahan Kampung melaksanakan Musrenbang Kampung untuk mendengarkan penjelasan kepala kampung tentang perencanaan pembangunan kampung;
• Jika rancangan RPJM-Kam berasal dari pemerintahan kampung, maka pemerintahan Kampung mengundang LPM/LKMK, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Kampung membahas RPJM-Kam;
• Setelah dilakukan Musrenbang-Kam maka pemerintahan kampung menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPK dan pemerintah kampung serta LPM/LKMK dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPK atas rancangan RPJM-Kam menjadi RPJM-Kam yang dituangkan dalam Peraturan Kampung; dan
• Setelah mendapat persetujuan pemerintahan kampung maka kepala Kampung menetapkan RPJM-Kam, serta memerintahkan sekretaris kampung atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran kampung.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM-Kam

Pasal 3

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Sukosari Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. DASAR HUKUM
3. PENGERTIAN
4. TUJUAN

BAB II PROFIL KAMPUNG

A. KONDISI KAMPUNG

1. Sejarah Kampung
2. Keadaan Geografi
3. Keadaan Demografi
4. Keadaan Sosial
5. Keadaan Ekonomi

B. KONDISI PEMERINTAHAN KAMPUNG

1. Pembagian Wilayah Kampung
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung

BAB III POTENSI DAN MASALAH

1. Potensi
2. Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG

1. Visi dan Misi
2. Visi
3. Misi
4. Kebijakan Pembangunan
5. Arah Kebijakan Pembangunan Kampung
6. Potensi dan Masalah
7. Program Pembangunan Kampung
8. Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP

• Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah kampung untuk penyusunan RPJM-Kam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Kampung (RPJM-Kam) Tahun 2019-2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Pelaksanaan pembangunan enam tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Kampung ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP-Kam) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJM-Kam. yang selanjutnya disusun dalam APB-Kam.

Pasal 6

RKP-Kam sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah kampung dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kam).

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJM-Kam karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya.

BAB  IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RPJM-Kam

Pasal  8

• Pemerintahan Kampung wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil  keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMK atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Kam;
• Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Kam dalam perencanaan pembangunan kampung berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB  V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Kam ini akan diatur oleh keputusan kepala kampung.

Pasal  10

Peraturan Kampung tentang RPJM-Kam ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kampung ini dengan menempatkannya dalam lembaran kampung.

LEMBARAN KAMPUNG SUKOSARI TAHUN 2019 NOMOR 2